Sambut Tahapan Pra-Pemilu 2029, Bawaslu Kabupaten Probolinggo Gelar Audiensi dengan DPD PSI

Bawaslu Kabupaten Probolinggo terus memperkuat komitmen kolaborasi dengan berbagai partai politik demi mengawal kualitas demokrasi yang sehat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan audiensi yang dilangsungkan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Probolinggo. Pertemuan resmi tersebut bertempat di Kantor DPD PSI Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis, 24 September 2026, mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PSI Kabupaten Probolinggo, Binhaudi, menyampaikan rasa terima kasih dan sambutan hangat atas kehadiran jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo di kantor mereka. Ia menyatakan komitmen penuh partainya untuk senantiasa bersinergi serta membangun komunikasi yang transparan dan proaktif bersama lembaga pengawas pemilu. Menurutnya, forum audiensi semacam ini sangat krusial untuk dimanfaatkan sebagai sarana tukar informasi (sharing data) yang berkaitan langsung dengan kepengurusan serta keanggotaan partai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pimpinan DPD PSI. Yonki menegaskan bahwa Bawaslu selalu membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dan memperkuat kolaborasi bersama seluruh partai politik peserta pemilu guna mengawal proses demokrasi yang berintegritas. Pengawasan partisipatif dari partai politik dinilai menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Lebih lanjut, dalam pemaparan materinya, Yonki Hendriyanto mengingatkan pentingnya DPD PSI untuk segera melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik (PDPP). Aspek krusial yang perlu diperhatikan meliputi pembaruan struktur serta susunan kepengurusan partai secara berkala.

Selain itu, ia juga menekankan aturan wajib pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen serta syarat minimal kepengurusan di tingkat kecamatan (DPC) yang mencakup setidaknya 50 persen dari total kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo.
Di samping struktur kepengurusan, Yonki juga menyoroti kewajiban pemutakhiran data alamat kantor partai dan memastikan data tersebut selalu diperbarui (update) melalui halaman web resmi parpol.

Pihaknya turut menginformasikan adanya proyeksi lonjakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diperkirakan berpotensi merangkak naik hingga menyentuh angka 1 juta pemilih, dengan dominasi yang berasal dari kalangan pemilih pemula. Tidak ketinggalan, Bawaslu juga mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, sembari menunggu terbitnya regulasi teknis turunan yang baru.
Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Tola' Edi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan penguatan terkait posisi partai politik sebagai mitra strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Ia mengimbau agar partai bersikap selektif dalam menyaring bakal calon legislatif serta memastikan bahwa mereka tidak terikat pada pekerjaan yang dilarang oleh regulasi pemilu. Tola' Edi juga menyoroti persoalan krusial di lapangan, yakni masih tercatatnya warga yang telah meninggal dunia dalam DPT akibat belum diterbitkannya akta kematian, yang sering kali dipicu oleh kekhawatiran keluarga terkait hilangnya akses bantuan sosial (bansos).

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo lainnya, Ubaidillah, menambahkan sejumlah catatan penting terkait teknis kepengurusan dan persiapan pemilu ke depan. Ia menjelaskan bahwa penghitungan kuota keterwakilan perempuan 30 persen dibulatkan ke atas guna menghindari risiko pencoretan di daerah pemilihan (Dapil) terkait. Ubaidillah juga berharap agar komunikasi yang intensif antara partai politik dan Bawaslu dapat terus terjaga secara berkelanjutan demi meminimalisasi potensi pelanggaran.

Menutup rangkaian kegiatan audiensi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Probolinggo menginformasikan bahwa tahapan awal persiapan pra-pemilu 2029 direncanakan akan mulai berjalan secara berkala pada periode Juni, Juli, hingga Agustus tahun 2027. Melalui kegiatan sinergi ini, diharapkan seluruh partai politik, khususnya DPD PSI Kabupaten Probolinggo, dapat mempersiapkan seluruh instrumen organisasinya dengan baik demi menyukseskan agenda demokrasi mendatang secara tertib dan berintegritas.