P2P Bawaslu 2026 Beralih Full Daring, Probolinggo Kebut Persiapan Jaring Kader Pengawas

PROBOLINGGO – Ada yang berbeda dari program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu pada tahun ini. Imbas dari penyesuaian anggaran, kegiatan yang mulanya dirancang memadukan tatap muka dan kelas virtual kini dirombak menjadi sepenuhnya berbasis daring (online).

Merespons perubahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Probolinggo bergerak cepat mematangkan langkah. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Probolinggo beserta staf hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Persiapan P2P 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/04). Rapat ini menjadi titik tolak untuk menyamakan frekuensi, mulai dari urusan teknis, administrasi, hingga strategi merangkul partisipasi publik.

Mengingat format acara berubah total, Bawaslu Jawa Timur mewanti-wanti jajarannya agar kualitas kegiatan tidak luntur. Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati, menggarisbawahi bahwa pergeseran ke ruang digital justru harus dimaksimalkan.

“Pelaksanaan P2P memang mengalami penyesuaian menjadi berbasis daring, namun esensinya tetap sama, yaitu bagaimana kita mampu menjaring kader-kader komunitas yang aktif dan memberikan dampak nyata bagi penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat,” ungkap Eka di hadapan perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jatim.

Untuk mengakali format tanpa tatap muka fisik, skema pembelajaran akan dipecah secara bertahap. Peserta nantinya diwajibkan "pemanasan" melalui pembelajaran mandiri secara digital agar memiliki bekal pemahaman awal. Setelahnya, materi pendalaman dari Bawaslu RI dan tambahan dari Jatim akan dikupas tuntas lewat diskusi interaktif via Zoom.

Demi kelancaran agenda ini, Bawaslu Jatim menargetkan seluruh kabupaten/kota, termasuk Probolinggo, sudah harus menyetor jadwal pelaksanaan serta memastikan kesiapan infrastruktur jaringan paling lambat 6 Mei 2026.

Lalu, bagaimana kesiapan di Kabupaten Probolinggo sendiri?

Rencananya, gawe besar pendidikan politik ini akan digulirkan pada bulan Agustus 2026. Kuota yang disediakan cukup eksklusif, yakni hanya 38 peserta. Angka ini bukan sekadar kuantitas, melainkan harus mewakili wajah elemen masyarakat daerah—mulai dari pemilih pemula, pelajar, mahasiswa, perwakilan organisasi, hingga komunitas lokal. Menariknya, proses seleksi nanti juga akan memberikan perhatian khusus bagi keterwakilan perempuan dan kelompok rentan agar pengawasan pemilu semakin inklusif.