Bawaslu Kabupaten Probolinggo Ikuti Bincang Strategis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Probolinggo – Sebagai wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja dan ruang publik yang aman serta bermartabat, jajaran Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengikuti giat diskusi daring bertajuk "Bincang Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual" pada Senin, (11/05/2026). Kegiatan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat integritas lembaga pengawas pemilu terhadap isu-isu kemanusiaan dan perlindungan hak asasi.

Diskusi virtual yang diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting ini menghadirkan dua narasumber berkompeten dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni Eka Rahmawati dan Dewita Hayu Shinta. Jalannya diskusi dipandu langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, yang bertindak sebagai moderator.

Dalam sesi materi, para narasumber menekankan bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga bagian dari pengawasan etika dan moral dalam setiap tahapan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh instrumen pengawas, baik di tingkat kabupaten hingga desa, memiliki pemahaman yang sama dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani potensi kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan kerja maupun saat bertugas di lapangan.

Eka Rahmawati menjelaskan bahwa penguatan pengawasan pada aspek ini merupakan upaya untuk mewujudkan lembaga pengawas yang inklusif dan ramah gender. Senada dengan itu, Dewita Hayu Shinta juga memaparkan mekanisme penanganan yang harus ditempuh sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna memastikan perlindungan bagi korban serta tindakan tegas bagi pelaku.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat mengadopsi langkah-langkah preventif yang telah dipaparkan untuk diterapkan di lingkungan internal. Partisipasi dalam bincang pengawasan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya tangguh dalam pengawasan teknis pemilu, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap isu kekerasan seksual demi menjaga marwah lembaga demokrasi.