Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024

Probolinggo - Rakor Penyampaian Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 Probolinggo (25/11). Acara dihadiri oleh Ketua Fathul Qorib bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo Zaini Gunawan, Ahmad Nasaruddin Latief dan Yonki Hendriyanto, serta hadir juga Pengurus Partai Politik calon peserta pemilu 2024, Kepala Kemenag Probolinggo, Kepala Disdukcapil Probolinggo, Perwakilan Polres dan Kejaksaan Negeri.

Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Agus Hariyanto menjelaskan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 6 / 2022 dimana jumlah kursi per dapil paling sedikit tidak kursi dan paling banyak dua belas kursi. Metode penghitungan jumlah kursi pada pasal 191 ayat (2) UU 7/2017, Jo pasal 8 ayat (3) PKPU 6/2022. Untuk Kabupaten Probolinggo Jumlah penduduk berdasarkan Disdukcapil Kabupaten Probolinggo berjumlah 1.158.477 = 50 Kursi (1.000.00-3.000.000=50 Kursi).

Rancangan Dapil ada dua yang disetujui oleh KPU RI yaitu Rancangan Dapil Pemilu 2019 dan Rancangan Dapil Baru dengan syarat Penyusunan rancangan Dapil harus didasarkan pada 7 (tujuh) prinsip-prinsip sebagaimana PKPU 6 tahun 2022.

Pimpinan Bawaslu Probolinggo ikuti Giat Rakor

Bawaslu Kabupaten Probolinggo melalui Ketua Fathul Qorib memberikan pandangan terkait dengan rancangan Penyusunan dapil tersebut. "Apakah rancangan Penyusunan dapil akan merubah atau tidak, sesuai dengan penyusunan dapil 2019 atau baru, seyogyanya KPU benar-benar memberikan alasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil sebagaimana PKPU 6/2022 agar tidak terjadi permasalahan di belakang hari, karena sekecil apapun perubahan Penyusunan dapil ini tetap akan besar pengaruhnya bagi peserta pemilu, jadi KPU harus benar-benar jelas memberikan alasan kepada partai politik, namun partai politik juga harus proaktif mempelajari regulasinya dan aktif bertanya dan koordinasi kepada KPU terkait hal tersebut", ujarnya. (Humas)

Tag
Berita
Rapat Koordinasi