Perkuat Kualitas Data Pemilih, Bawaslu Jawa Timur Gelar Rakor Virtual Strategi Pengawasan PDPB 2026

PROBOLINGGO - Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Virtual bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Jumat (30/01). Rapat ini difokuskan pada penguatan strategi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjamin hak pilih warga negara di seluruh wilayah Jawa Timur tetap terjaga secara akurat dan mutakhir.

Eka Rahmawati selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menekankan bahwa meskipun tidak berada dalam tahapan pemilu aktif, tugas pengawasan data pemilih tidak boleh kendor. "Data pemilih bersifat dinamis. Perubahan status kependudukan, perpindahan domisili, hingga data kematian terjadi setiap hari. Bawaslu harus hadir memastikan KPU melakukan pemutakhiran secara riil," ujarnya di hadapan para Koordinator Divisi Pencegahan dan Data Informasi dari 38 Kabupaten/Kota.

Rakor ini menyoroti beberapa poin strategis yang menjadi mandat bagi jajaran Bawaslu di tingkat daerah diantaranya Sinkronisasi Data Lintas Instansi dengan cara Mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk aktif menjalin koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta TNI/Polri guna memantau perubahan status kependudukan. selanjutnya perihal Uji Petik Berbasis Sampling dimana metode tersebut merupakan uji petik lapangan yang lebih presisi untuk memverifikasi akurasi elemen data pemilih baru dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terakhir, terkait pemanfaatan teknologi informasi dimana Bawaslu Kabupaten/Kota harus mengoptimalkan penggunaan sistem digital untuk mempercepat proses pelaporan dari tingkat kecamatan hingga provinsi agar data ganda dapat terdeteksi lebih dini.

Eka menambahkan bahwa alah satu urgensi dari pengawasan PDPB tahun 2026 ini adalah meminimalisir potensi masalah pada Pemilu mendatang. Dengan data yang bersih sejak dini, diharapkan tidak ada lagi persoalan klasik seperti pemilih meninggal yang masih terdaftar atau pemilih pemula yang kehilangan hak pilihnya.

Bawaslu Jawa Timur juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan inovasi dalam pengawasan partisipatif, di mana masyarakat mulai aktif melaporkan perubahan data secara mandiri melalui kanal-kanal digital yang disediakan.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penekanan pada penyusunan laporan periodik yang berkualitas. Bawaslu Jawa Timur menegaskan bahwa hasil pengawasan PDPB akan menjadi bahan rekomendasi resmi kepada KPU untuk melakukan perbaikan data secara berkelanjutan.

"Kualitas demokrasi dimulai dari kualitas data pemilih. Jika datanya bersih, maka legitimasi proses pemilu akan semakin kuat," tutupnya.