Penguatan Kelembagaan, Bawaslu Jatim Ajak Seluruh Jajaran Jaga Demokrasi
|
SURABAYA – Hari ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur Jatim menggelar acara bertajuk "Penguatan Kelembagaan: Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi, Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban" di Vasa Hotel Surabaya (19/8). Ketua Bawaslu Probolinggo Yonki Hendriyanto beserta Anggotanya, Tola' Ediy dan Ubaidillah hadir dalam acara tersebut.
Acara tersebut resmi dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu, Totok Hariyono. Penguatan kelembagaan ini berfokus pada delapan bidang strategis, di antaranya akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, pengelolaan data, literasi demokrasi, dan modernisasi birokrasi.
Setiap bidang akan dijalankan dengan pendekatan koordinator wilayah (koorwil), di mana masing-masing koorwil akan bertanggung jawab mengembangkan satu kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Diharapkan, delapan kabupaten/kota yang menjadi pilot project ini mampu menyebarluaskan praktik baik tersebut ke daerah lainnya.
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menjelaskan bahwa program penguatan kelembagaan ini lahir dari analisis dan refleksi mendalam. "Misalnya, bagaimana akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi di daerah, bagaimana prinsip kolektif-kolegial masih sering terhambat oleh ego sektoral, atau bagaimana publik belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting dalam menjaga demokrasi, terutama di luar tahapan pemilu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Warits menegaskan bahwa penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. "Ia bukan soal menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin menjadikan kelembagaan ini tidak hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hidup dalam praktik sehari-hari,” tambahnya.
Menurut Warits, penguatan kelembagaan ini bukanlah milik Bawaslu Provinsi semata, melainkan milik bersama seluruh jajaran. "Ini adalah milik kita bersama. Dari kabupaten/kota, koordinator wilayah. Karena hanya melalui sinergi vertikal yang kuat, kita bisa membangun satu sistem kelembagaan yang utuh dan tetap kontekstual dengan kebutuhan lokal,” jelasnya.
Melalui program ini, Warits berharap Bawaslu dapat menjadikan momentum ini sebagai ruang perubahan dan kesempatan untuk membangun ulang cara bergerak, berkoordinasi, dan hadir di tengah masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi II DPR RI, Forkopimda Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, pegiat pemilu, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat dan kepemudaan.
