Momentum Hari Perempuan Internasional: Bawaslu Jatim Luncurkan Pokja PPKS, Bawaslu Probolinggo Siap Sinergi

PROBOLINGGO – Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Minggu (8/3), Bawaslu Kabupaten Probolinggo turut berpartisipasi secara daring dalam acara peluncuran Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS). Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini menjadi langkah nyata lembaga dalam menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja bagi seluruh jajarannya.

Peluncuran ini mendapat perhatian penuh karena dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh penting di lingkungan pengawas pemilu, di antaranya Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Ketua Bawaslu Jawa Timur A. Warits, Anggota Bawaslu Jawa Timur sekaligus Ketua Pokja PPKS Eka Rahmawati, serta Dewita Hayu Shinta. Acara ini juga diperkaya dengan pemaparan dari narasumber Saiful Jihad, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Ikhtiar Menciptakan Lingkungan Kerja yang Bebas Kekerasan

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pokja PPKS Bawaslu Jawa Timur, Eka Rahmawati, menegaskan bahwa kehadiran kelompok kerja ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah sistematis dan terukur.

“Pokja ini merupakan ikhtiar Bawaslu Jawa Timur untuk membangun rasa aman dalam bekerja, karena setiap orang berhak bebas dari kekerasan,” ungkap Eka.

Ia juga menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah tindak lanjut serius dari kebijakan Bawaslu RI. Ke depannya, Bawaslu Jawa Timur akan terus mendorong agar Pokja serupa dapat segera terbentuk di seluruh tingkatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kekerasan Seksual sebagai Persoalan Struktural

Langkah progresif Bawaslu Jawa Timur ini mendapat apresiasi tinggi dari Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Menurutnya, meresmikan Pokja PPKS tepat pada momentum Hari Perempuan Internasional memiliki makna filosofis yang kuat. Lolly mengingatkan bahwa kekerasan seksual tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai urusan personal semata, melainkan persoalan struktural yang berdampak luas.

“Kekerasan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada kepercayaan di lingkungan kerja dan integritas lembaga. Karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dikelola dengan sangat baik,” jelas Lolly.

Ia menambahkan bahwa pembentukan Pokja ini telah memiliki payung hukum yang kuat, yakni berlandaskan Keputusan Bawaslu Nomor 147 Tahun 2024, yang memberikan kerangka kerja jelas bagi lembaga dalam menangani isu tersebut.

Membangun Tatanan Sosial yang Berkeadilan

Menutup dengan pesan yang mendalam, Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, mengingatkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual sejatinya berakar pada komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam berorganisasi.

“Isu gender bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tetapi tentang kemanusiaan. Kita berupaya membangun tatanan sosial yang lebih setara dan berkeadilan,” tegasnya.

Melalui peluncuran Pokja PPKS ini, Bawaslu Jawa Timur berharap komitmen untuk menghadirkan ruang kerja yang setara, aman, dan berkeadilan dapat tertanam kuat di seluruh jajaran pengawas pemilu, termasuk di lingkungan Bawaslu Kabupaten Probolinggo.