Masa Non-Tahapan Bukan Alasan Bersantai, Totok Hariyono Ajak Bawaslu Probolinggo Jadi 'Rumah Pergerakan' Demokrasi

PROBOLINGGO — Masa jeda setelah pemilu atau yang biasa disebut masa non-tahapan sering kali melahirkan satu pertanyaan di tengah masyarakat: apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Bawaslu saat tidak ada pemilu?

Pertanyaan ini dijawab tuntas oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Senin (25/5). Alih-alih menjadikan masa non-tahapan sebagai waktu untuk bersantai, Totok justru menegaskan bahwa ini adalah momentum krusial untuk "memanaskan mesin" kelembagaan, baik secara internal maupun di tengah masyarakat.

Di hadapan jajaran Bawaslu Probolinggo, Totok berbicara blak-blakan. Ia membedah tugas Bawaslu dari hal yang paling membumi hingga urusan filosofis bernegara.

Dari Merawat Kantor hingga "Menghalalkan Rezeki"

Totok menyoroti satu hal mendasar yang sering luput dari perhatian, yakni tanggung jawab moral sebagai pekerja demokrasi. Dengan gaya bahasa yang santai namun menohok, ia mengingatkan jajaran Bawaslu untuk selalu 'menghalalkan rezeki'.

"Kita ini tidak hanya datang ke kantor, lalu habis itu pulang. Pikirkan apa yang harus kita kerjakan hari ini," sentilnya. Ia menekankan bahwa tugas Bawaslu bukan hanya soal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang memang tidak dikerjakan setiap hari.

Ada dua hal utama yang harus dibenahi dari dalam. Pertama, mengasah kembali keterampilan dasar pengawasan, khususnya insting dan kapasitas dalam penanganan pelanggaran. Kedua, membangun rasa kepemilikan terhadap kelembagaan lewat hal-hal sederhana.

Totok mencontohkan pentingnya merawat Barang Milik Negara (BMN) dengan bergotong royong membersihkan kantor dan merapikan arsip. "Ini adalah penanaman visi korporat. Jangan ada budaya saling lempar tanggung jawab. Bukan cuma pimpinan, tapi seluruh jajaran harus merasa ikut memiliki Bawaslu," tegasnya.

Konsolidasi Demokrasi: Menangkal Mundurnya Demokrasi

Beranjak dari urusan dapur internal, Totok membawa diskusi ke arah yang lebih strategis lewat program 'Konsolidasi Demokrasi'. Menariknya, ia menyebut gerakan ini sebagai aktivitas "non-anggaran" yang sejatinya adalah napas harian para pengawas pemilu.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat merasakan kehadiran Bawaslu di tengah mereka. Totok memberikan gambaran nyata mengapa kesadaran ini penting. Jika suatu saat muncul wacana politik yang mengancam hak suara rakyat—seperti penghapusan pemilihan langsung—masyarakat yang sadar secara otomatis akan menolaknya. Mereka akan bergerak menuntut kembalinya demokrasi substantif.

"Konsolidasi demokrasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka bisa memitigasi setiap kebijakan penguasa," urainya.

Menurutnya, negara demokrasi menempatkan pemilu sebagai pilar utama yang menjamin sirkulasi kepemimpinan—baik di daerah maupun pusat—berjalan secara berkelanjutan (sustainable). Pemilu memastikan transisi kekuasaan itu tunduk pada aturan main, bukan lewat cara-cara yang berdarah-darah.

Menyulap Bawaslu Menjadi 'Rumah Pergerakan'

Untuk mewujudkan masyarakat yang melek politik, Totok memberikan satu instruksi yang menarik: ia meminta kantor Bawaslu di daerah tidak menjadi menara gading yang tertutup.

Ia mengajak seluruh jajaran menyulap Gedung Bawaslu menjadi 'rumah-rumah pergerakan' dan ruang diskusi terbuka bagi berbagai elemen masyarakat. Masyarakat harus diajak bicara, dididik, dan dilibatkan.

Muaranya sangat jelas. Segala persiapan, pembenahan internal, hingga edukasi publik di masa non-tahapan ini adalah investasi jangka panjang untuk menyongsong Pemilu 2029.

"Rakyat yang paham terhadap demokrasi akan mampu memilih pemimpin yang cocok, pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perasaan damai," pungkas Totok.