Jelang Monitoring Evaluasi Tingkat Nasional, Bawaslu Probolinggo Ikuti Sosialisasi KIP

Surabaya - Dilatarbelakangi dengan adanya kendala-kendala salah satunya masalah pada keamanan cyber platform dan media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur, maka perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu untuk menuntaskan masalah tersebut. Oleh karenanya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengikuti Sosialisasi Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten Kota pada Rabu (10/05) bertempat di aula Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Giat ini diikuti oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Inforasi serta 1 orang Staf.

Disampaikan pada saat pembukaan acara, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A.Warits mengatakan bahwa Pasca diterbitkannya polhub (re:pola hubungan) yang baru. Bawaslu adalah kerja kolektif kolegial. Dimana semua tidak dapat dipisahkan terkait hasil pengawasan atau program yang sudah dijalankan.

"Kerja kerja pengawasan yang secara langsung dilakukan masing masing koordiv akan efektif tersampaikan kepada masyarakat jika timfas itu berjalan maksimal. Demikianlah peran PPID sebagai media untuk penyebarluasan informasi serta wadah bagi masyarakat untuk pembagian data yang dibutuhkan" jelas Warits

Warits juga mengatakan di tengah banyaknya ancaman virus, malware, retasan atau kejahatan cyber lainnya. Bawaslu terus mengupdate sistem agar Bawaslu di semua jajaran terintegrasi serta untuk mencegah meluasnya kendala-kendala tersebut.

"Datin (re: Divisi Data-Informasi) Bawaslu RI , berupaya untuk membuat satu kesatuan bank data dimana akan terdapat induk dan cabang-cabang. Sehingga apa yang diminta instansi lain ataupun masyarakat dapat disalurkan dengan sistem regulasi yang tertata" jelas Warits.

Selanjutnya, Kordiv Humas dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur Abdul Quddus Salam mengatakan Bawaslu RI akan memulai dan merubah model evaluasi menjadi monitoring evaluasi berbasis aplikasi digital. Dimana dalam aplikasi tersebut terdapat variabel-variabel pertanyaan yang harus dipenuhi.

"Sehingga akan terdapat score bagi masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan adanya score tersebut maka akan diketahui kekurangan data yang belum diunggah dalam situs" ujar Quddus

"Kami berupaya terus membina PPID Bawaslu Kabupaten/Kota sampai selesainya masa monitoring-evaluasi. Agar seluruh jajaran Bawaslu dapat meraih predikat Informatif" pungkasnya.

Di akhir materi, Quddus menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang baik bisa tergambarkan dari platform yang mudah diakses. Sehingga dalam pertemuan ini juga mempersiapkan derajat Keterbukaan Informasi di Bawaslu se Jawa Timur. Maka Bawaslu berharap nilai point Keterbukaan Informasi yang di dimiliki harusnya lebih tinggi daripada yang diawasi.