Bawaslu Probolinggo Perkuat Pencegahan Pelanggaran Lewat Koordinasi dengan PKS

PROBOLINGGO — Bawaslu Kabupaten Probolinggo memperkuat komunikasi dengan partai politik sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Probolinggo, Senin (21/9).

Rombongan Bawaslu dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Probolinggo, Yonki Hendriyanto, bersama anggota Bawaslu Ubaidillah, serta didampingi kepala sekretariat dan jajaran staf.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPTD PKS Kabupaten Probolinggo itu menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara pengawas Pemilu dengan partai politik. Selain memperkuat hubungan kelembagaan, audiensi juga diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai regulasi kepemiluan.

Menurut Bawaslu Kabupaten Probolinggo, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu bagian penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Karena itu, komunikasi dengan partai politik perlu dibangun secara terbuka agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang berlaku.

Koordinasi tersebut juga membahas pentingnya peran partai politik dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partai politik sebagai salah satu unsur penting dalam proses demokrasi memiliki peran dalam menjaga agar aktivitas politik berjalan sesuai koridor hukum.

Selain menyamakan pemahaman regulasi, komunikasi antara Bawaslu dan PKS juga menjadi bagian dari langkah untuk mengenali potensi kerawanan yang dapat muncul pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Pemetaan terhadap potensi kerawanan diperlukan agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, persoalan yang berpotensi berkembang menjadi pelanggaran dapat diminimalkan melalui koordinasi dan pemahaman bersama.

Bawaslu Kabupaten Probolinggo juga mendorong terbangunnya hubungan kelembagaan yang baik dengan partai politik. Hubungan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang pengawasan partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur dalam menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.

Audiensi dengan DPTD PKS Kabupaten Probolinggo menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo untuk mengedepankan pencegahan melalui komunikasi dan koordinasi. Pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan ketika ditemukan persoalan, tetapi juga melalui langkah-langkah antisipatif bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepemiluan.