Bawaslu Probolinggo Hadiri Pelantikan PPK

Probolinggo - Sebanyak 120 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu tahun 2024 dilantik di Ruang Tengger Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jln. Panglima Sudirman No.134 Kraksaan, Rabu (4/1).Pelaksanaan pelantikan disaksikan langsung Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko bersama Forkopimda, Forkopimcam, Pimpinan Bawaslu Probolinggo, PPK se-Kabupaten Probolinggo serta undangan lainnya. Sebanyak 120 orang PPK dilantik yang nantinya akan bertugas di dua puluh empat kecamatan.

Pelaksanaan pelantikan disaksikan langsung Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko bersama Forkopimda, Forkopimcam, Pimpinan Bawaslu Probolinggo, PPK se-Kabupaten Probolinggo serta undangan lainnya. Sebanyak 120 orang PPK dilantik yang nantinya akan bertugas di dua puluh empat kecamatan.

Pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan pesta demokrasi Pemilu 2024. Secara hierarki, PPK merupakan perpanjangan tangan dari KPU dan akan melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan.
 
Sebanyak 5 orang kandidat dari setiap kecamatan dengan total 120 orang kandidat dilantik sebagai anggota panitia pemilu, ditandai dengan pembacaan sumpah dan penandatanganan pakta integritas.
 
Timbul Prihanjoko saat membacakan sambutan Bupati Probolinggo menyampaikan, PPK memegang peranan yang strategis, terutama dalam penyiapan seluruh personel yang akan terlibat dalam agenda penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.

“Ini merupakan entry point untuk mewujudkan pesta demokrasi yang mempunyai legitimasi di hadapan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” katanya.
 
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo Zaini Gunawan yang turut hadir dalam acara pelantikan dirinya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia pemilihan kecamatan yang baru dilantik. “Semoga tugas yang diemban dapat dilakukan sebaik-baiknya mulai dari tahapan demi tahapan sampai menghasilkan pimpinan negeri yang dikehendaki oleh masyarakat secara demokratis”, harapnya
 
Dalam menjalankan tugas, lanjut dia, para panitia dituntut bekerja secara profesional, mempunyai integritas, jujur dan adil serta senantiasa menjaga netralitas. “Mengingat netralitas penyelenggara pemilu merupakan modal yang sangat penting dan berharga dalam mengawal tegaknya demokrasi,” pungkasnya. (Humas)