Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim Ditutup: Komitmen Modernisasi Fokus 8 Bidang Strategis

SURABAYA – Bawaslu Jawa Timur secara resmi menutup rangkaian panjang penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 20 November 2025. Acara penutupan simbolis ini diselenggarakan di megah nya JW Marriott Hotel Surabaya, sekaligus menjadi titik fokus seluruh jajaran pengawas, termasuk dari daerah.

Ketua Bawaslu Probolinggo, Yonki Hendriyanto, didampingi Kepala Sekretariat Maswijaya Siswa Rakhman, turut hadir dan menyaksikan berakhirnya program masif yang telah berlangsung sejak 19 Agustus 2025. Ini juga menunjukkan komitmen daerah khususnya Bawaslu Probolinggo terhadap penguatan kelembagaan.

Investasi Besar untuk Kesiapan Pengawasan

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa proses penguatan kelembagaan yang melibatkan 2.850 peserta dan 152 narasumber di 38 titik selama ini adalah wujud nyata komitmen Bawaslu Jatim.

"Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang," ujar Warits, menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kapasitas pengawasan di tengah tantangan pemilu yang semakin kompleks.

Warits menambahkan, dukungan penuh dari Komisi II DPR RI yang telah memberikan ruang dialog dan fasilitasi regulatif dinilai menjadi bagian krusial dalam meningkatkan kualitas kelembagaan.

Fokus pada 8 Bidang Strategis Modernisasi

Meski rangkaian eksternal telah usai, Warits memastikan bahwa penguatan internal akan terus digalakkan. Upaya ini akan berfokus pada delapan bidang strategis sebagai kerangka utama modernisasi Bawaslu Jawa Timur.

Delapan bidang tersebut mencakup:

1. Penguatan tata kelola dan manajemen internal

2. Literasi demokrasi

3. Hubungan dan eksistensi kelembagaan

4. Layanan PPID dan hukum

5. Pengolahan data

6. Akuntabilitas keuangan

7. Modernisasi birokrasi

8. Peningkatan kinerja kelembagaan

"Delapan bidang ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah kerangka besar modernisasi Bawaslu Jawa Timur," tegas Warits. "Apabila kedelapan bidang ini terus kita rawat bersama, maka kita bukan saja memperbaiki ‘cara bekerja’, tetapi juga membentuk budaya baru dalam organisasi kita."

Adaptif, Berbasis Data, dan Literasi Politik Nyata

Warits menganalisis bahwa tantangan pengawasan ke depan semakin berlipat ganda, mulai dari disinformasi, polarisasi politik, hingga penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Hal ini menuntut Bawaslu untuk lebih adaptif.

"Pengawasan pemilu tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme lama. Kita harus adaptif, berbasis data, dan memiliki SDM yang terlatih dan memperkuat kelembagaan kita," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Jatim juga berkomitmen mengembangkan literasi politik berbasis catatan peristiwa pemilu. Lembaga pengawas ini memiliki kekayaan data berharga berupa jutaan Form A, laporan hasil pengawasan, dan dokumentasi temuan lapangan.

“Literasi politik yang paling kuat adalah literasi yang berbasis pengalaman nyata. Ketika kita membangun literasi politik berbasis catatan peristiwa pemilu, itu berarti kita menghidupkan kembali pengalaman lapangan," tambahnya.

Warits menutup dengan menekankan bahwa penguatan kelembagaan bukanlah program temporer, melainkan budaya kerja yang harus dirawat setiap hari. "Konsistensi, integritas, serta keberanian berinovasi menjadi kunci untuk menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan," pungkasnya.