KORPRI ke-54: Bawaslu Jatim Dorong ASN Melek Demokrasi, Bawaslu Probolinggo Tegaskan Komitmen Netralitas Harga Mati

SURABAYA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Vasa Surabaya, Senin (1/12/2025). Acara yang dihadiri seluruh jajaran pimpinan dan kepala/koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini menjadi momentum penegasan peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga kualitas demokrasi.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, dalam sambutannya mengingatkan kembali esensi kelahiran Korpri pada tahun 1971. Menurutnya, rentang waktu 54 tahun telah membentuk karakter ASN sebagai abdi negara dan abdi rakyat.

“Korpri adalah rumah nilai dan norma. Dari sinilah tindakan dan perilaku kita sebagai abdi dalem dan abdi rakyat harus bertolak,” kata Warits di hadapan ratusan peserta.

Warits menekankan bahwa birokrasi modern Bawaslu tidak boleh lagi terbatas pada administrasi, tetapi harus adaptif dalam menghadirkan pelayanan publik. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Moto kita adalah modernisasi fasilitasi. Itu berarti kompetensi SDM menjadi pondasi. ASN Bawaslu harus melek literasi politik, memahami catatan peristiwa, dan mampu membaca dinamika demokrasi yang terus berubah,” ujarnya.

Menjelang agenda Pemilu serentak berikutnya, Warits secara khusus menyinggung pentingnya menjaga netralitas dan integritas. Ia menegaskan bahwa ASN pengawas pemilu harus menjadi teladan perilaku birokrasi yang bersih. “Integritas bukan slogan. Ia hadir dari cara kita bekerja, berinteraksi, dan memberi pelayanan,” tegasnya.

Netralitas ASN: Bawaslu Probolinggo Siap Jadi Benteng Kredibilitas Pengawasan

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Probolinggo, Yonki Hendriyanto menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan integritas dan netralitas sebagai pilar utama pengawasan Pemilu/Pilkada.

1. Menjaga Netralitas ASN: Harga Mati Pengawasan

Yonki menyatakan bahwa netralitas ASN adalah fondasi utama kredibilitas. Untuk memastikan Pemilu serentak berjalan bersih, semua jajaran didorong untuk:

• Menghindari Afiliasi Politik Praktis: Seluruh ASN Bawaslu Probolinggo wajib menghindari segala bentuk dukungan atau keterlibatan dengan partai politik atau pasangan calon tertentu.

• Disiplin Media Sosial: ASN dilarang keras memberikan 'like', 'share', atau komentar pada konten yang bersifat kampanye atau dukungan politik di ranah digital.

"Netralitas adalah harga mati bagi pengawas Pemilu. Bawaslu Probolinggo berkomitmen penuh untuk menjadi teladan bagi seluruh ASN di Kabupaten/Kota Probolinggo, memastikan tidak ada sedikitpun celah bagi kepentingan politik praktis untuk mempengaruhi tugas pengawasan kami," demikian penegasan dari Yonki.

2. Integritas: Manifestasi Nilai dalam Pelayanan Publik

Mengutip kembali Warits, Bawaslu Probolinggo juga menegaskan bahwa integritas harus terwujud dalam pekerjaan sehari-hari:

• Anti-KKN: Memperkuat pengawasan internal untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terkait tahapan Pemilu/Pilkada.

• Transparansi Pelaporan: Setiap temuan pelanggaran dan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.

Integritas juga diwujudkan melalui pelayanan publik yang bersih, cepat, tanpa diskriminasi, dan bebas dari pungutan liar (pungli) dalam proses pelaporan dan penanganan sengketa.

Dengan penegasan ini, Bawaslu Probolinggo menunjukkan kesiapan jajarannya untuk menjalankan tugas pengawasan sebagai abdi rakyat yang profesional dan berpegang teguh pada nilai-nilai Korpri, demi menyukseskan agenda demokrasi di wilayah Probolinggo.