Hadiri FGD KPU, Bawaslu Probolinggo Bahas Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kraksaan - Hari ini Ketua Bawaslu Probolinggo Fathul Qorib hadiri langsung giat Forum Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU terkait penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara, untuk membenahi problem serta isu strategis penyelanggaraan Pemilu 2024, Jumat (23/06/2023).

Pemungutan perhitungan suara itu, meliputi pemilih, kesiapan TPS, distribusi serta mekanisme tata cara perhitungan suara sampai dengan pelaksanaan rekap suara.

Berbagai rangkaian dalam pemungutan dan perhitungan suara, merupakan problem dan isu strategis yang cenderung terjadi serta harus dibenahi agar tidak terulang lagi.

Dalam FGD tersebut Ketua Bawaslu Probolinggo juga menyinggung tentang permasalahan TPS lokasi Khusus. Qorib mengatakan TPS loksus tersebut berpotensi menjadi masalah pada saat pelaksanaan tungsura, terutama untuk lokasi Khusus pada pondok pesantren yang jumlah pemilih potensialnya lebih dari satu TPS, bahkan ada yang lebih dari seribu pemilih potensial. Bawaslu berharap KPU membuat pasal atau aturan khusus untuk loksus pondok pesantren atau jumlah TPSnya lebih dari satu. Bagaimana teknis persiapan, pelaksanaan tungsura dan perekapannya.

Dirinya juga menyinggung pelaksanaan tungsura yang harus ada jeda waktu, mengingat surat suara yang dicoblos lima surat suara, penghitungan surat suara dan penulisan berita acara hasil pungut hitung. Karena salah satu permasalahan perbedaan hasil tungsura karena ketidaksanggupan KPPS untuk menulis akibat kelelahan.

Menurutnya teknis pelaksanaan keamanan logistik penghitungan suara juga harus dituangkan dalam pasal draft PKPU tungsura, seperti contoh terkait keamanan hendaknya dalam penjagaan logistik diberikan jeda waktu kepada petugas Linmas dan pihak keamanan secara bergantian.

"Sistem informasi tungsura menurut kami tidak cukup hanya satu hari sebelum hari tungsura, kami berharap minimal 5 hari sebelumnya mengingat permasalah sistem informasi sangat komplit. Problem salah satunya yaitu masalah jaringan internet dan kurang sempurnanya sistem aplikasi", imbuhnya.

Qorib menyebut, KPU juga harus efektif dalam perencanaan pelipatan hingga penyortiran surat suara, serta waktu perjalanan yang dibutuhkan ke TPS harus terencana sebaik mungkin.

“Beberapa hal-hal tersebut yang selalu menjadi isu-isu strategis kita selama ini,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Probolinggo Fathul Qorib saat ikuti FGD Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilu 2024 (23/06/2023)

”Bawaslu Probolinggo beserta jajaran akan terus mengawal seluruh proses tahapan yang sekarang ini ada didepan mata yaitu pemutakhiran data pemilih hingga penghitungan suara nantinya. Kritik dan saran membangun akan kami terima agar kedepannya berbagai kendala dalam pemilu serentak 2024 mendatang terkait pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu dapat kita atasi bersama", tutupnya.

Kegiatan yang berlangsung di Alino Cafe Kraksaan ini, di ikuti perwakilan Partai Politik (Parpol), Kepolisian Resort, Kodim 0820, Kejaksaan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bakesbangpol, Dinas Kominfo, Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan, dan PPK Divisi Teknis se-Kabupaten Probolinggo. (Humas)