Gelar Patroli Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Probolinggo Koordinasi Dengan Lapas Terkait Lokasi TPS Khusus
|
Probolinggo - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo lakukan koordinasi terkait Lokasi khusus pemilihan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Agenda Hari ini Bawaslu Probolinggo berkoordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Alzuarman, di Kantor Rutan Kelas II.B Kraksaan Rabu, (08/03/2023).
Tujuan koordinasi ini guna memastikan warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) harus mendapatakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.
Anggota Bawaslu Probolinggo Rifqohul Ibad mengatakan, patroli kawal hak pilih ini sesuai dengan Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
Dalam koordinasinya Fathul Qorib dan Rifqohul Ibad Pimpinan Bawaslu Probolinggo, mengatakan akan menggali informasi dan data warga binaan di Rutan Kraksaan. Hal ini dilakukan sebagai data dalam penyusunan daftar pemilih.
"Kami sudah melakukan identifikasi terhadap warga binaan lapas yang dimungkinkan tidak terdaftar dalam DPT. Hal tersebut dipengaruhi asal warga Lapas dari Kabupaten/Kota lain, NIK tidak terdeteksi, serta adanya rotasi keluar masuk warga binaan. Warga binaan rutan harus terjamin hak pilihnya, yang menjadi konsen kami salah satunya adalah terfasilitasinya pindah pilih oleh KPU Kabupaten Probolinggo dengan wilayah lain dan tersedianya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rutan Kraksaan," tegasnya.
Makanya ini jadi perhatian kami dan mengimbau pihak Rutan agar warga binaan yang mungkin belum memiliki KTP bisa mengurus KTP-nya sehingga bisa terdaftar,” terangnya. Lanjut Qorib dalam Pemilu 2024 mendatang, warga binaan yang bisa memilih itu hanya yang sudah terdaftar di daftar pemilih. Kemudian nanti dijadikan pemilih khusus di TPS khusus di Rutan/Lapas.
Kunjungan Bawaslu Kabupaten Probolinggo disambut baik oleh Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II.B Kraksaan Alzuarman beserta jajaran.
"Selaku Kepala Lapas saya menyambut baik kunjungan yang dilakukan Bawaslu. Sudah seharusnya kita sesama Lembaga berkoordinasi seperti ini, apalagi ini menyangkut hak pilih warga Indonesia. Kami siap memberikan data dan informasi sesuai kebutuhan agar warga binaan Rutan Kraksaan benar-benar terjamin hak pilihnya dan masuk kedalam DPT serta dilokasi Lapas di bentuk TPS dengan petugas melibatkan jajaran dari Rutan Kelas II.B Kraksaan," ujar Alzuarman. (Humas)
