Finalisasi Laporan Akhir Pilot Project, Warits : Menggali Best Practice, Agar Penguatan Kelembagaan Menjadi Berkelanjutan

Sumenep - Bawaslu Jatim siapkan beberapa objek untuk menunjang pengawasan Pemilu 2029, 8 Kabupaten/Kota jadi percontohan untuk melakukan program tersebut, termasuk Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pilot project.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur baru saja menuntaskan rapat penting di Bawaslu Kabupaten Sumenep  pada Senin sampai Rabu (24-26/11/2025), ini bertujuan untuk finalisasi laporan akhir dari program khusus yang disebut 'Penguatan 8 Bidang Kelembagaan'. Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Probolinggo berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam giat yang berlangsung selama tiga hari ini, terdapat sesi Klinik Penulisan yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu penyelarasan sistematika dan penguatan substansi per bidang. Kemudian di tahap kedua yaitu perbaikan bagian analisis, rekomendasi, data dukung dan best practice. Dari finalisasi dan best practice tersebut harapannya penguatan kelembagaan tidak hanya berhenti sebagai program kerja selama 3 bulan yang lalu saja, melainkan juga sebagai modal utama dalam menyongsong Pemilu 2029.

“Kita harus tentukan: mana satu hal yang menurut Anda paling layak disebut 'best practice'? Dan apa kunci suksesnya? Apakah karena orangnya, metodenya, atau sistem yang digunakan?” tanya Warits.

“Saat kita menentukan 'best practice' dalam percontohan ini, standarnya jelas. Praktik itu harus terbukti efektif dalam segi data dan hasil nyatanya. Ia juga harus dapat dijelaskan langkah-langkahnya dan bisa diulang oleh Bawaslu di daerah lain, dengan hasil yang serupa" lanjutnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto mendukung pernytaan tersebut bahkan berterimakasih kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebab telah ditunjuk sebagai Pilot Project dalam program ini.

"Kami merupakan salah satu dari 8 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk dalam Pilot Project. Artinya ada beban namun ini menjadi positif ketika lembaga kami dijadikan sebagai bahan percontohan. Sebab, best practice tidak hanya harus berhasil namun juga harus efisien. Harapannya, apa yang telah Bawaslu Kabupaten Probolinggo lakukan (Penguatan Kelembagaan di bidang PPID dan JDIH) dapat diterima dan diterapkan  di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota tentu dengan penyesuaian sesuai konteks lokal masing-masing" terang Yonki.