La Bayoni : Optimalkan Peliputan, Press Release dan Design Grafis di Masa Depan

Balikpapan - Dalam rangka evaluasi dan sinergi kehumasan antar jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan Rakernas Kehumasan dengan tema Konsolidasi Arah Kebijakan Nasional Kehumasan Menuju Humas ya g Adaptif, Informatif dan Edukatif di Hotel Gran Senyiur Kota Balikpapan pada 11 sampai dengan 13 Desember 2022.

Program di akhir tahun ini merupakan pertemuan yang membahas rencana, kebijakan dan tindak lanjut bagi divisi Humas di tahun 2023 dan Pemilu Serentak 2024. Pasalnya kehumasan di era digitalisasi menjadi ikon penting untuk menjembatani sebuah lembaga organisasi dengan masyarakat publik. Sehingga dinilai perlu upgrade dalam rangka peningkatan inovasi.

Menurut Plt Sekjen Bawaslu RI, La Bayoni Bawaslu sebagai lembaga publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat
membutuhkan model kehumasan yang lebih adaptif, selain untuk
mempresentasikan citra diri dan impresi yang tepat kepada publik, signifikansi
peran kehumasan Bawaslu adalah menjembatani transmisi informasi kerja-kerja pencegahan dan penindakan pemilu dari dalam lembaga kepada masyarakat dan
dari luar lembaga ke internal Bawaslu, sekaligus dapat menjalin kemitraan
strategis dengan stakeholder.

"Karenanya, Humas diharapkan mampu mengemas wajah lembaga Bawaslu melalui media internal yang saat ini sudah dimiliki,  maupun media-media lain yang perlu untuk dikembangkan", tuturnya.

"Maka bagaimana kemudian memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi pengawasan pemilu", lanjutnya.

Harapannya setelah diadakan rakernas personil kehumasan di seluruh jajaran Bawaslu harus dapat memaksimalkan kinerja. Beberapa kemampuan yg disorot diantaranya, pelatihan peliputan, wawancara dan storytelling, pembuatan press release serta design grafis yang mencakup visual, termasuk tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Bawaslu telah meletakan paradigma
baru komunikasi publik dan meletakan arah kehumasan kedepan yang mesti
diperhatikan oleh seluruh jajaran baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. (Humas)