Eksistensi Fungsi Pengawasan Dalam Pemilu.

Memperbaiki Kualitas Demokrasi Dari Politik Lokal Dr. Muhammad Syaeful Bahar.

Free and fair elections adalah kata kunci dari kualitas demokrasi. Merujuk pada data Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia  di tahun 2021 bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Sejak 2006, indeks demokrasi Indonesia bergerak di kisaran 6,30–7,03. Dari 167 negara yang diobservasi, EIU mengelompokkan ke dalam empat kategori. Ada 23 negara dengan indeks demokrasi tertinggi yang dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh (full democracies), 52 negara tergolong demokrasi yang tak sempurna (flawed democracies), 31 negara hybrid regimes (rezim hibrida), dan 57 negara lainnya masuk kelompok negara otoritarian (authoritation regimes).

Indikator Demokrasi antara lain :

• Pemilu dan pluralisme
• Kebebasan sipil
• Fungsi pemerintahan
• Partisipasi politik
• Budaya politik

Sebagai Syarat Pemilu Berkualitas juga dapat dibagi menjadi beberapa indikator antara lain:

• Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.
• Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis.
• Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Para kontestan harus berangkat dan bersaing dari titik tolak sama sehingga yang terbaik yang akan terpilih
• Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu
• Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparsial
• Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu dan Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu

                IKP yang disusun berdasarkan tim riset Bawaslu di seluruh wilayah ini bakal menjadi parameter guna mengukur sehat atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesi. Isu pertama, yang dianggap paling berkontribusi atas kerawanan pemilu adalah netralitas penyelenggara pemilu guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu

Isu kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang notabene empat provinsi anyar yang baru saja dibentuk pada tahun ini

Isu ketiga, yakni masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik.

Isu keempat, perlunya langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di dunia maya.

Isu kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan

Masa depan kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi lokal. Karena itu, mengharapkan kualitas demokrasi Indonesia tanpa menoleh pada proses politik di tingkat lokal akan melahirkan ke sia-siaan. Bawaslu harus menfalitasi dan memproyeksikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, tanpa keterlibatan masyarakat, pengawasan Bawaslu akan sulit dan tak akan efektif.