Bawaslu Provinsi Jatim Tingkatan Penilaian IKPA Dilingkungan Non Satker Bawaslu

Surabaya - Bawaslu Provinsi Jatim tingkatkan penilaian IKPA dilingkungan Non Satker Bawaslu , Dalam rangka meningkatkan sinergi dalam mewujudkan kinerja anggaran Tahun 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Timur adakan kegiatan Rapat Penyusunan Halaman III DIPA Triwulan II Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Non Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 06 s.d 07 April 2023, bertempat di Harris Hotel & Conven Tions Bundaran Satelit Surabaya, Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 2A Kota Surabaya. Kegiatan terundang Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Non Satker sebanyak 34 Kabupaten/Kota. Bawaslu Probolinggo turut hadir yakni Mochammad Sofiyan, Muhammad Purwanto dan Annas Asuchi Dayatullah.

Rapat keuangan ini dihadiri kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Sapni Syahril, SIP., M.SI. dan Kepala bagian Administrasi Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev. serta Pitut Fariana, S. Si. sebagai Kasubag Keuangan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Sapni Syahril. Ia menjelaskan kedisiplinan kinerja dalam mengatur mengelola keuangan dan perencanaan anggaran yang tepat dan jelas untuk meningkatkan penilaian IKPA (Indikikator kinerja Pelaksanaan Anggaran) di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
" Untuk meningkatkan penilaian IKPA harus adanya membuat rencana penarikan dana tiab bulan dengan mengukur pengeluaran belanja yang tepat dan jelas sehingga penyerapan anggaran per-triwulanan sudah sesuai target yang direncanakan" Pejelasannya

Pada kesempatan yang sama kepala bagian administrasi Adi Baay menyampaikan beberpa indikator-indikator dalam evaluasi pelaksanaan anggaran yaitu penyampaian SPP GUP tepat waktu yg jadwalkan setiab bulan, penyampaian keterlambatan data kontrak yang bisa menurunkan penilaian IKPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
" Jadi untuk meningkatkan penilaian IKPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur tergantung dari Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengajuan SPPnya yang di jadwalnya setiab bulan dengan catatan tidak ada keterlambatan serta dalam mengelola pengajuan permintaan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang harus benar-benar direalisasikan sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur" Ungkapnya

Perlu diketahui pada kegiatan ini untuk menyukseskan kegiatan tersebut mengundang dua narsumber dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dengan tema Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Strategi Optimalisasi Nilai IKPA dan dari KPPN Surabaya I dengan tema Konsistensi Rencana Penarikan Dana.