Bawaslu Probolinggo Laksanakan Rakor Pengawasan Pendaftaran Pencalonan Probolinggo
|
Probolinggo - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo gelar rapat koordinasi (rakor) pengawasan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, digelar di Utama Raya Hotel dan Resort pada Selasa dan Rabu tanggal 9-10 Mei 2023.
Giat ini melibatkan ketua dan anggota panwaslu kecamatan se Kabupaten Probolinggo.Ketua timfas tahapan pengawasan pencalonan presiden dan legislatif, Yonki Hendriyanto mengatakan giat ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan penjelasan mengenai ketentuan pencalonan bakal calon anggota DPRD.
Selain itu, Yonki juga menyampaikan informasi terkait akses silon bagi partai politikPria asal Kecamatan Sumberasih ini juga mengatakan bahwa upaya ini merupakan salah satu langkah Bawaslu dalam melakukan pencegahan, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam proses pendaftaran bakal calon DPRD.
“Ini sudah menjadi komitmen Bawaslu dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran,” terangnya.
"Demikianlah alasan bagi kami mengadakan Bimtek Penyelesaian Sengketa terutama Penyelesaian Sengketa cepat bagi panwascam, yang berpotensi di di masa tahapan Kampanye pada pemilu serentak 2024 ini," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib mengatakan dari serangkaian rakor yang dilaksanakan Bawaslu Probolinggo merupakan upaya jajaran pengawas untuk bersakit-sakit dahulu diruang latihan, menguatkan pemahaman kita tentang regulasi dalam mengawasi, serta mencegah dan menindak setiap laporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses dalam setiap tahapan pemilu serentak 2024 ini.
"Kita tidak boleh dan tidak bisa menolak setiap laporan yang datang dan temuan hasil pengawasan. Oleh karena itu kita harus terus berikhtiar meningkatkan pengetahuan dengan menggali ilmu dari setiap narasumber yang berbagi ilmu dan sharing dengan kita. Hingga pada saatnya nanti kita sudah siap dengan segala kemampuan kita untuk melakukan penindakan dan penyelesaian Sengketa proses," jelas Qorib.
