Bawaslu Probolinggo Ikuti Cangkrukan Demokrasi Jatim: "Demokrasi Sehat Butuh Mata Masyarakat Sipil"

PROBOLINGGO – Pengawasan penyelenggaraan pemilu bukanlah tugas eksklusif yang bisa dipikul oleh lembaga Bawaslu semata. Kesadaran inilah yang menjadi nadi utama dalam diskusi virtual bertajuk "Cangkrukan Demokrasi" yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/5/2026).

Hadir secara daring via Zoom mewakili daerah, jajaran Bawaslu Kabupaten Probolinggo turut menyimak serius agenda yang menyoroti urgensi sinergi antara pengawas pemilu dan elemen masyarakat. Mengusung tema besar "Kolaborasi Bawaslu dengan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu", forum ini membedah bagaimana partisipasi publik bisa dikonversi menjadi kekuatan pengawasan yang nyata.

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, dalam sambutannya melontarkan pemantik yang krusial tentang mengapa kolaborasi lintas elemen ini tidak bisa lagi sekadar menjadi jargon.

"Karena pengawasan pemilu tidak bisa hanya menjadi tugas Bawaslu sendiri" tegas Endah.

Menurutnya, sebuah iklim demokrasi yang sehat mutlak membutuhkan kehadiran masyarakat sipil sebagai 'mata dan suara' di lapangan. Bawaslu sangat membutuhkan partisipasi aktif dari ragam latar belakang—mulai dari jejaring media, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga masyarakat luas pada umumnya. Tujuannya satu, yakni mengawal dan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan di atas rel yang jujur, adil, serta transparan.

Melalui wadah komunikasi santai namun berbobot seperti Cangkrukan Demokrasi ini, Bawaslu Jatim berharap dapat membuka ruang berbagi yang lebih produktif. Tidak hanya sekadar bertukar pengalaman, forum ini juga menjadi ajang untuk memetakan tantangan di lapangan sekaligus meracik strategi pengawasan yang relevan dengan kondisi saat ini.

Ke depannya, Endah menggarisbawahi pentingnya reformasi arus informasi di internal Bawaslu agar bisa tampil lebih terbuka, kolaboratif, dan cepat tanggap terhadap dinamika yang terjadi di tengah publik. Di saat yang bersamaan, masyarakat sipil juga terus didorong untuk mengambil peran ganda: menjadi mitra yang kritis, namun tetap memberikan masukan yang konstruktif bagi Bawaslu di semua tingkatan, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Probolinggo.