Bawaslu hadiri rapat koordinasi fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa

Surabaya - Bawaslu Kabupaten Probolinggo hadiri Acara rapat koordinasi fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa dalam rangka persiapan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 bertempat di Hotel Vasa Surabaya ( 14/10/2022).

Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Bawaslu, yang selanjutnya disambung dengan Sambutan yang pertama oleh rusmifahrizal rustam koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu provinsi Jawa timur sekaligus membuka acara pada siang hari ini.

Dalam sambutannya Rusmi mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan pengawasan verifikasi faktual yang beriringan dengan rekrutmen panwascam.

"Saya harap teman-teman di Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing melakukan pengawasan melekat tidak terpisah dengan pimpinan kpu di masing-masing kab/kota, untuk verifikasi faktual yang harus hadir adalah KSB (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) sesuai arahan dari Bawaslu RI, sehingga ini perlu koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan LO partai untuk memastikan kehadirannya ketika dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024, kemudian selanjutnya status kantor juga harus dipastikan, terutama yang menjadi titik poinnya adalah masa berlaku kantor partai politik yang diverifikasi dengan status sewa," imbuhnya.

Kemudian selanjutnya terkait verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024, bagi pimpinan bawaslu di masing-masing Kabupaten/Kota dimohon untuk mengawal proses verifikasi faktual tersebut, mengingat jumlah personel yang ada di tiap-tiap kab/kota tidak memadai ditambah juga dengan berlangsungnya proses rekrutmen panwascam, terlebih bagi pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bukan ketua pokja rekrutmen panwascam, ini juga berlaku bagi verifikasi faktual sebelumnya yaitu verifikasi faktual kepengurusan partai politik.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber dari komisioner KPU provinsi Jawa timur divisi teknis penyelenggaraan Insan Qoriawan. (Humas)